Nusantaratv.com-Ketua BEM UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Risyad Hanafi, melayangkan kritik keras terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi mahasiswa. Dalam program acara ABRAHAM yang ditayangkan di Nusantara TV, Senin (2/11/2026) Risyad membeberkan dugaan pengabaian oleh aparat kepolisian saat massa aksi mahasiswa diintimidasi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) tandingan yang bersenjata dan melakukan pelemparan batu.
Merespons protes tajam tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang turut hadir sebagai narasumber secara tegas meminta bukti Laporan Polisi (LP) diserahkan langsung kepadanya dan berjanji akan mengawal penanganan kasus hukum tersebut hingga tuntas secara institusional.
Risyad Hanafi mengungkapkan dinamika lapangan yang dihadapi mahasiswa saat menggelar aksi pada 20 dan 28 Oktober di Yogyakarta. Ia menyebut adanya pembiaran ketika ormas tandingan bertindak intimidatif kepada mahasiswa pendemo.
"Satu, Jogja aksi tanggal 20 Oktober kemarin terdapat massa tandingan dari ormas yang membawa senjata tajam yang memukuli massa aksi. Akhirnya di tanggal 28 teman-teman turun itu untuk melawan ormas-ormas yang akhirnya dipelihara oleh penguasa-penguasa gitu," ungkap Risyad Hanafi.
Risyad kemudian membeberkan rekaman bukti berupa CCTV yang memperlihatkan aparat kepolisian membentuk barikade tameng, namun justru membiarkan ormas melempar batu ke arah mahasiswa dari belakang barikade tersebut.
"Ada video CCTV polisi lagi membentuk benteng barikade dengan tameng lengkap, massa aksi di depan, tapi ormas itu ngelemparin batu dari belakang polisi dan polisi itu tidak bertindak apa-apa. Sikap pengabaian hari ini itu dari kepolisian," tuturnya.
Tidak hanya menyoroti aksi Oktober, Risyad juga menyinggung ketidakjelasan penanganan laporan kepolisian pada kasus kekerasan di lokasi parkiran DPRD Malioboro saat momentum Hari Buruh (Mayday) tahun 2024. Ia memprotes kelambatan polisi hingga mahasiswa harus melakukan penelusuran mandiri untuk menemukan pelaku pemukulan.
Risyad juga menaruh perhatian besar pada tren tindakan brutal oknum aparat dan indikasi hadirnya pengamanan dari unsur militer dalam menangani aksi unjuk rasa sipil, yang dinilainya melanggar batas-batas demokratis.
Menjawab rincian aduan dan kekecewaan yang disampaikan Risyad Hanafi, Ahmad Sahroni yang hadir sebagai pimpinan Komisi III DPR RI langsung meminta dokumen resmi Laporan Polisi (LP) diserahkan kepadanya. Sahroni menegaskan kesiapannya untuk mengawal kasus tersebut secara langsung ke tingkat kepolisian.
"Udah bikin LP belum?" tanya Sahroni.
"Udah, silakan cek LBH Yogyakarta," jawab Risyad Hanafi.
"Kasih LP-nya ke sini, bawa ke sini. Kasih tahu saya, gua kawal nanti. Pegang omongan gua, gua kawal pasti. Kasih LP-nya ke gua, gua tanggung jawab," respons Sahroni.
"Enggak usah LP yang sekarang, LP Mayday di tahun 2026 ini teman kami dipukulin oleh ormas di parkiran... di Malioboro DPRD. LP-nya ada, tersangkanya enggak ada. Yang bongkar sindikat itu siapa? Kami sendiri, kami bongkar sindikatnya," lanjut Risyad.
Terkait kehadiran personel militer di area pengamanan aksi sipil belakangan ini, Sahroni mengaku baru melihat dinamika tersebut dan berjanji akan menjadikannya bahan evaluasi ketat bagi institusi pengamanan.
Di penghujung dialog, Risyad Hanafi menekankan bahwa slogan kepolisian yang mengklaim selalu bersama rakyat harus dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar kata-kata manis.
"Tagline Polri bersama masyarakat itu bukan tagline bualan saja yang dikeluarkan dari institusi kepolisian. Bukti nyatanya mana? Hari ini kita sadar: sadar kita dipalak, sadar kita dimiskinkan, sadar kondisi negara ini tidak baik-baik saja," pungkas Risyad.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh