Nusantaratv.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai langkah pemerintah membekukan sementara sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya perbaikan yang tepat.
Kendati demikian, Rivai memberikan catatan penting dalam proses awal pelaksanaan program. Menurutnya, sejak awal pemerintah memang mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam penentuan titik dapur di berbagai daerah.
Namun, akselerasi tersebut tidak mudah dan dalam praktiknya terdapat sejumlah kompromi, seperti pemanfaatan rumah tinggal hingga toko yang dikonversi menjadi dapur.
"Sejak awal memang merencanakan MBG, program MBG ini tapi dalam prosesnya akselerasi untuk mewujudkan SPBG itu memang tidak mudah.Sehingga pada batch 1, batch 2 penentuan titik dapur di seluruh Indonesia itu mendapat kemudahan. Bahkan ada beberapa tempat yang dikonversi rumah tinggal jadi dapur toko jadi dapur," ujar Rivai, Minggu 26 April 2026.
Dia menilai kebijakan pembekuan ribuan dapur menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi awal. Jika sejak awal pengawasan berjalan optimal, jumlah dapur yang disuspensi seharusnya tidak mencapai ribuan.
"Suspensi yang terjadi itu itu cukup bagus, cuman memang itu juga menunjukkan bahwa dapur-dapur yang berdiri sejak awal itu tidak mendapat verifikasi yang baik sejak awal," ungkap Rivai.
Rivai menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG. Namun di sisi lain, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap melakukan evaluasi meski dalam skala besar.
"Mestinya yang disuspensi itu sebagai bentuk bahwa kita berhasil tidak ribuan yang harus disuspensi, mungkin 500 dapur. Artinya tingkat kesalahan yang kita lakukan oke lah, tetapi jangan juga ribuan langsung bisa disuspensi kemudian itu berimplikasi pada kepercayaan masyarakat," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyoroti pentingnya penerapan standar mencakup aspek kehalalan, sanitasi lingkungan, hingga keamanan pangan.
"Sekarang ini kita harus pastikan semua standarisasinya itu substansi bukan formalitas saja jadi harus bersifat substantif terkait dengan kehalalan terkait dengan apa masalah sanitasi lingkungan dan seterusnya menyangkut hazard dan seterusnya jadi tidak nembak-nembak yang penting jual dapat sertifikat nggak bisa begitu," tukas Rivai.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkap sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengurangi porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alhasil, SPPG tersebut disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diperbaiki.
Dia menjelaskan, pengurangan porsi dilakukan dengan mengecilkan ukuran lauk, seperti ayam yang seharusnya dipotong menjadi 8 bagian justru dibagi hingga 12, 16, bahkan 20 bagian. Praktik serupa juga terjadi pada lauk lain seperti lele.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh