BGN Minta Pemda Sidak SPPG untuk Pastikan Keamanan MBG

Nusantaratv.com-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah ikut mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui inspeksi mendadak (sidak). Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan itu disampaikan Sudaryono saat meresmikan secara serentak 480 SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang berlangsung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat, 2 Oktober 2026.

"Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah (pemda) kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list (daftar) apa yang harus ada dan tidak ada (di SPPG). Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisplinannya, sekolah-sekolahnya," ujar dia dalam tayangan Youtube yang diikuti secara daring dari Jakarta.

Sudaryono menyebutkan saat ini terdapat 27.022 dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, sebanyak 480 SPPG di 16 provinsi diresmikan pada hari yang sama, khususnya di daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

"Hari ini kami fokus di Indonesia bagian timur, minggu depan kami buka di Kalimantan, Bali, tempat yang stuntingnya tinggi, dan di tempat-tempat yang memang anak-anaknya membutuhkan MBG," katanya, dikutip dari Antara.

Selain meminta pengawasan dari pemerintah daerah, Sudaryono menekankan agar seluruh petugas SPPG menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP). Menurut dia, makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus dalam kondisi baik, aman, serta memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

"Saya berlakukan kebijakan baru, setelah saya di BGN, kepala dapur harus hadir di antara tim, absen. Wajib hukumnya mengabsen kepala SPPG yang memimpin timnya di dapur, mulai pukul 02.00 pagi. Kepala SPPG yang tidak sungguh-sungguh, siap-siap saya pecat kalau tidak jalankan SOP. Mohon maaf ini karena kesehatan nyawa orang sangat berharga daripada saya harus pertahankan satu orang," tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola MBG, BGN juga menerapkan sistem presensi melalui Zoom. Sistem tersebut dipantau oleh para pimpinan BGN mulai pukul 02.00 terhadap sekitar 27 ribu dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

"Termasuk harus dikasih label dimakan maksimal jam berapa, harus pakai sarung tangan petugasnya, dan lain sebagainya, tolong kepala dapur juga melatih petugas di dapur, kalau yang memotong kubis di lantai, jangan diteruskan, lakukan sesuai SOP dan standar higienitas," ucap Sudaryono.