BPS Petakan Ekonomi Digital Lewat Sensus Ekonomi 2026

Nusantaratv.com -  Badan Pusat Statistik (BPS) akan memetakan perkembangan ekonomi digital serta ekonomi lingkungan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini dilakukan untuk menangkap perubahan struktur usaha nasional yang semakin bertumpu pada prinsip teknologi dan keinginan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk merespons dinamika kegiatan usaha yang terus berkembang seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor.

“Bagaimana para pelaku usaha mengoptimalkan penggunaan internet, apakah untuk menerima pesanan, mendistribusikan barang, memproduksi, atau membeli bahan baku, itu semua akan kami tanyakan dalam sensus ekonomi,” kata Ateng dalam sesi diskusi sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sensus kali ini tidak sekadar mencatat jumlah dan skala usaha, tetapi juga menelusuri cara pelaku usaha menjalankan proses produksi, distribusi, hingga pemasaran dalam rantai nilai ekonomi.

Pendekatan pendataan ekonomi digital akan dilakukan langsung kepada pelaku usaha di berbagai lapangan usaha, tidak terbatas pada sektor informasi teknologi. Dengan metode tersebut, aktivitas digital dalam perekonomian nasional diharapkan dapat tergambar secara menyeluruh.

“Kami juga akan memotret bagaimana pelaku ekonomi memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, blockchain, hingga komputasi awan,” ujarnya.

Selain digital, BPS juga memberikan perhatian pada ekonomi lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Menurut Ateng, BPS akan mendalami data mengenai produksi barang dan jasa ramah lingkungan, termasuk penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas.

Pendataan lingkungan hidup tidak hanya mencatat hasil produksi, tetapi juga masukan yang digunakan pelaku usaha dalam menjaga aspek lingkungan.

“Itu termasuk pengeluaran usaha untuk pengelolaan limbah, pengendalian polusi udara, hingga aktivitas ekonomi berbasis daur ulang,” tutur dia.

Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Pendataan dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota melalui dua metode, yakni Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dan Computer Assisted Personal Interview (CAPI).

Metode CAWI diselenggarakan berlangsung pada 1–30 Mei 2026 untuk usaha besar yang memiliki alamat surat elektronik. Sementara itu, metode CAPI akan dilaksanakan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 untuk usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.

Melalui gambaran ekonomi digital dan ekonomi lingkungan tersebut, BPS menargetkan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

(Sumber: Antara)