Dibolehkan Mendagri Dedi Mulyadi Tetap Larang ASN Jabar Rapat di Hotel, Ini Alasannya

Nusantaratv.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar rapat di hotel. Ini menyusul pernyataan Mendagri usai berkonsultasi dengan Presiden yang memperbolehkan ASN rapat di hotel.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi memperbolehkan seluruh pemerintah kabupaten, kota serta ASN untuk kembali menggunakan fasilitas hotel dan restoran untuk kegiatan rapat. Hal ini guna menumbuhkan sektor ekonomi pariwisata daerah. 

Tetapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru tetap melarang seluruh bupati, walikota, serta ASN di wilayahnya menggunakan fasilitas hotel untuk rapat. Hal ini guna menutupi utang daerah yang masih besar pada periode sebelumnya. Salah satunya utang pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar Rp300 miliar ke BPJS kesehatan. 

Di samping itu, infrastruktur dan sekolah di daerah yang masih belum merata menjadi persoalan pemerintah provinsi. Menurut KDM dalam akun media sosialnya, seluruh kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika pemerintah melakukan efisiensi.

"Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, walikota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat," kata Dedi Mulyadi seperti diberitakan Nusantara TV dalam program NTV Today. 

"Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada. Gedung DPR dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting. Dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita," imbuhnya.  

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menyebut peluang paling besar untuk menggelar kegiatan rapat di hotel dan restoran hanya ada di daerah. 

Diketahui pemerintah pusat memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.