Nusantaratv.com-Kementerian Transmigrasi menggelar rapat kerja membahas integrasi kebijakan dan upaya transformasi selama dua hari di Denpasar, Bali yang dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga akademisi.
Dalam raker ini Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengumpulkan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah untuk menyamakan visi pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
Seperti diberitakan Nusantara TV dalam program NTV Today, dalam rapat kerja ini dibahas berbagai isu mulai dari kolaboratif dan juga inovatif.
Dilakukan juga prosesi tanda tangan begitu antara Gubernur Banten Andra Soni dan juga Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi.
Mentrans menjelaskan bahwa animo masyarakat terkait dengan program transmigrasi ini cukup tinggi. Ia mencatat ada sekitar 8.000 kepala keluarga (KK) yang ingin berpartisipasi. Namun memang untuk kapasitas dari Kementerian Transmigrasi ini baru bisa terakomodasi sekitar 1.000 KK.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, Kementerian Transmigrasi menyebut transmigran saat ini diatur tidak secara besar-besaran. Namun hanya dibutuhkan apabila permintaan dari pemerintah daerah.
Dalam rapat kerja di Kementerian Transmigrasi ini, Sulawesi Barat meminta untuk mendatangkan transmigran ke wilayah mereka untuk membangun dan mengembangkan ekonomi di wilayahnya. Para transmigran tersebut akan ditempatkan di tiga wilayah yakni di Polewalimandar Sulawesi Barat, Sidrap, Sulawesi Selatan, dan di Poso, Sulawesi Tengah.
Adapun komposisi untuk para transmigran yang berpindah ke wilayah Sulawesi ini sekitar 70 berbanding 30. Di mana 70% diisi masyarakat lokal dan 30% diisi oleh pendatang.
Selain itu, dalam agenda rapat kerja hari ini juga dibahas terkait dengan inovasi bagaimana Kementerian Transmigrasi menghadapi banyaknya para transmigran yang diketahui tidak menggunakan hak tanahnya dengan benar. Karena tidak digunakan secara produktif untuk berusaha, tapi banyak yang justru ditinggalkan dan dijual.
Merespons permasalahan ini, Kementrans akan membentuk Badan Usaha Milik Transmigrasi (BUMT). Di mana nantinya BUMT ini akan memberikan insentif khusus bagi para transmigran. Para transmigran tidak lagi mendapatkan surat hak milik atau SHM terkait dengan kepemilikan wilayahnya. Namun akan dibagikan dalam bentuk insentif berupa saham-saham yang diharapkan dapat dikelola dengan baik keuangan daripada usaha yang dilakukan para transmigran oleh pihak kementerian dan masyarakat juga masih bisa menggunakan kawasan atau tanah yang diberikan oleh negara.
Terkait dengan badan usaha ini belum diresmikan oleh Menteri Transmigrasi. Pasalnya, masih dalam pembahasan terkait dengan regulasi dan juga ketentuan-ketentuan.
Rencana pembentukan BUMT akan diprioritaskan di wilayah Melolo, Sumba Timur. Mentrans Iftitah Sulaiman mencatat ada sekitar 16.000 hektar perkebunan tebu yang nantinya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. Nantinya ntuk pemasukannya akan dikelola oleh BUMT. Akan dibahas lagi lebih lanjut terkait bagaimana pengelolaan dana ini apakah akan dimasukkan ke dalam dana daerah dan juga untuk dibagikan kepada para transmigran.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh