Nusantaratv.com- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhmam mengungkapkan alasan kenapa Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan tidak mengatur tentang illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah. menurut Habiburokhman, illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia.
Demikian Habiburokhman mengatakan dalam sesi tanya jawab dengan media usai Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).
“Soal elicit enrichment. Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ya, ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman.
“Kami juga melakukan perbandingan dengan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment karena dianggap bertendangan dengan hak asasi manusia.”
Selain di Amerika Serikat, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Inggris juga tidak menerapkan illicit enrichment. Menurut Habiburokhman, yang menerapkan illicit enrichment adalah Jerman namun digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Lalu kami hadirkan setidaknya elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” jelas Habiburokhman.
“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan Undang-Undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman.”
Sebelumnya dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.
“Menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” tanya Puan di ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).
Peserta sidang kemudian menyatakan setuju dan Puan Maharani langsung mengetuk palu tanda Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi menjadi Undang-Undang.
“Terima kasih, alhamdulillah,” ucap Puan.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh