Nusantaratv.com-Pemerintah Indonesia menegaskan tekadnya untuk memimpin upaya global dalam memerangi perubahan iklim serta mempercepat transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) paling lambat pada tahun 2060 atau lebih cepat, melalui kolaborasi yang berkeadilan dan inklusif.
Komitmen ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Leaders Summit pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis 6 November 2025.
“Indonesia datang ke Belém dengan membawa pesan yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk memperkuat komitmen iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” tegas Hashim.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Perjanjian Paris, dengan target NZE paling lambat 2060. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten.
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton CO₂e pada 2035, antara lain melalui peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2030 dan pengembangan teknologi energi baru seperti nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” tambah Hashim.
Komitmen tersebut turut ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menekankan bahwa arah pembangunan Indonesia kini bergerak menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.
“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Hanif menambahkan, prinsip keadilan iklim harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan transisi energi.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN untuk menjadi motor penggerak transisi energi nasional dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Sekitar tiga bulan lalu, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL yang baru. Dalam rencana tersebut, sepuluh tahun ke depan Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” ujar Darmawan.
Menurutnya, RUPTL 2025–2034 menjadi peta jalan strategis PLN dalam mempercepat transisi energi bersih menuju NZE. Selain menjamin pasokan listrik yang andal, rencana tersebut juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, target-target transisi energi yang ambisius dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” tutup Darmawan.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh