Nusantaratv.com-Ketua Dewan Pembina Gekira, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) bukan sekadar wadah silaturahmi atau organisasi sosial biasa.
Menurutnya, Gekira merupakan organisasi politik yang memiliki tujuan dan tanggung jawab politik yang jelas dalam mendukung pemerintahan yang dipilih rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gekira 2026 yang berlangsung di NT Tower, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Hashim mengingatkan seluruh kader Gekira dan Partai Gerindra agar memahami posisi organisasi sebagai bagian dari kekuatan politik yang memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan.
"Bahwa Gekira adalah organisasi politik. Gekira bukan paguyuban, bukan apa, arisan. Kita adalah, yang saya sebut kita, anda dan saya, adalah bagian dari organisasi politik dengan tujuan politik," ucapnya.
Hashim menilai saat ini merupakan momentum penting bagi seluruh kader Gekira dan Gerindra untuk semakin solid dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengajak seluruh elemen partai untuk merapatkan barisan dan memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang tengah dijalankan.
Menurut Hashim, berbagai kritik dan serangan yang ditujukan kepada pemerintah perlu direspons secara proporsional oleh kader-kader partai sebagai bagian dari dinamika politik nasional.
"Merapatkan barisan untuk membela pemerintah Prabowo Subianto dan pemerintah Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga menyinggung dinamika politik yang berkembang di luar forum Rakernas, termasuk sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi belakangan saat ini.
Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah yang telah memperoleh mandat rakyat perlu diberikan ruang dan waktu untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan selama masa kampanye.
Hashim mengingatkan bahwa kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 merupakan hasil pilihan rakyat yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
"Dalam suatu negara yang beradab dan bermartabat, kita berikan waktu kepada pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya dan waktu itu dipersembahkan, ditawarkan kepada rakyat Indonesia," ungkapnya lagi.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh