Nusantaratv.com-Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan 5.999 tokoh nasional lainnya terus memicu gelombang kontroversi politik di tanah air. Dalam program Suara Nusantara yang ditayangkan Nusantara TV, Rabu (18/11/2026) Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyampaikan pandangan tajam terkait penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka sekaligus end user (penerima akhir) dalam kasus tersebut.
Politisi yang akrab disapa Gus Jazil itu secara terbuka menyatakan keraguan pribadinya bahwa aliran data hasil penyadapan masif tersebut berhenti pada sosok Listyo Sigit semata. Jazilul menduga kuat ada kekuatan politik berskala besar di atas posisi Listyo Sigit yang mengendalikan arah penyadapan.
Jazilul Fawaid menilai, besarnya cakupan tokoh yang disadap—mulai dari Kepala Negara, para menteri, ketua umum partai politik, pengusaha, hingga wartawan menunjukkan bahwa operasi ini tidak mungkin sekadar untuk kepentingan pribadi seorang Jenderal Bintang Empat. Menurutnya, skala dan sasaran penyadapan mengindikasikan adanya aktor pengendali lain di balik layar.
"Saya tidak yakin itu berhenti pada LSP. Kalau kepentingannya itu menyadap semua yang saya sebut tadi, saya tidak yakin kalau hanya berhenti pada Pak Listyo. Ada kekuatan di atas itu yang setara dengan Presiden pastinya, karena yang disadap Presiden," tegas Jazilul.
Ia menggarisbawahi bahwa logika politik dan hukum tidak mendukung asumsi bahwa seorang pejabat kepolisian bertindak tanpa dorongan kepentingan yang lebih tinggi ketika sasaran utamanya adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini.
Lebih lanjut, Jazilul mengategorikan tindakan penyadapan terhadap para pimpinan partai politik dan Presiden bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai bentuk kejahatan politik yang sangat berbahaya bagi demokrasi.
Dalam paparannya, Jazilul mengutip pepatah bahasa Arab untuk menggambarkan dampak destruktif dari penguasaan rahasia para elit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Terus terang, begitu ngomong yang disadap itu ketua umum partai, ini peristiwa politik, ini kriminalitas politik bagi saya. Karena apa? Ketua umum saya katakanlah disadap, itu artinya seluruh pikiran saya, seluruh gerakan kami itu dalam pengendalian. Kalau dalam bahasa Arabnya itu begini: Sirruka asiruka, rahasiamu itu akan menawan kamu. Kalau rahasia itu dipegang oleh seseorang, maka kamu itu bisa seperti kerbau dicocok hidungnya," ungkapnya.
Jazilul menambahkan bahwa penyadapan terhadap ketua umum partai dan menteri berujung pada penyanderaan strategi politik. Dengan diketahuinya rahasia dan rencana para elit, para pejabat dan pimpinan parpol kehilangan independensi dan rentan dikendalikan oleh pemegang rahasia tersebut.
Baca juga: Yusril Ungkap Polri Temukan Titik Terang Jejak Makar di Balik Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
"Kalau yang disadap sebanyak ini. Presiden, ketua umum partai, para menteri. Dia ingin agar Presiden menjadi tawanannya, dia ingin menteri-menterinya menjadi tawanan, dia ingin para ketua umum partai menjadi tawanan, dia ingin para pengusaha menjadi tawanan, dia ingin para wartawan menjadi tawanan," jelas legislator PKB tersebut.
Meski meragukan status Listyo Sigit sebagai end user tunggal, Jazilul menegaskan bahwa posisi mantan Kapolri tersebut tetap merupakan elemen paling vital untuk membongkar seluruh rantai komando dan motif di balik operasi penyadapan ini.
Ia mendesak agar keselamatan dan posisi hukum Listyo Sigit benar-benar dijaga oleh aparat penegak hukum, guna memastikan fakta-fakta sebenarnya dapat terungkap tanpa ada intervensi atau upaya penghentian kasus di tengah jalan (firewall).
"Menurut saya, Pak LSP adalah kunci. Saya tidak menyebut hanya user, tapi kunci dari masalah ini ada di Pak Listyo. Oleh sebab itu, harus aman posisi beliau untuk membongkar semuanya," ujar Jazilul menekankan.
Dalam diskusi tersebut, Jazilul juga menyoroti asal-usul keberadaan peralatan penyadapan di tubuh kepolisian. Ia mengingatkan bahwa perangkat canggih seperti LIMS pada mulanya diadakan demi kepentingan keamanan negara dan penanggulangan aksi terorisme. Namun, seiring meredanya ancaman teror, terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.
"Riwayat alat sadap itu ada, dan digunakan ketika itu untuk anti-teror. Begitu sepi teror ini, ya mungkin terjadi abuse of power. Karena merasa nyadap-nyadap lama, begitu habis terorisnya, yang disadap kepala negara, yang disadap ketua umum partai," tuturnya.
Mengenai kelanjutan proses penyidikan yang tengah ditangani kepolisian, Jazilul menilai penanganan kasus sejak awal November masih berjalan lambat. Kendati demikian, ia meminta publik tetap mengawal pernyataan resmi Mabes Polri sembari menunggu penetapan tersangka baru yang berpotensi menyasar jajaran terkait lainnya.
"Kita percaya saja dulu apa yang disampaikan Kapolri waktu Raker bahwa Pak LSP ini adalah user. Tapi secara bersamaan juga menyampaikan sebentar lagi juga akan ada TSK (tersangka) lagi. Mungkin beberapa hari ke depan akan ada TSK lagi. Saya yakin," pungkas Jazilul.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh