Nusantaratv.com-Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) aktif mendorong percepatan pemulihan wilayah serta masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi awal potensi lahan relokasi, terutama jika lahan di Areal Penggunaan Lain (APL) tidak mencukupi.
Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026, mengungkapkan Kemenhut telah memetakan potensi lahan relokasi di kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana.
“Kami telah mengidentifikasi sekitar 4.778 hektare lahan potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi, yaitu di Aceh lebih kurang 1.039 hektare, Sumatera Utara lebih kurang 3.577 hektare, dan Sumatera Barat lebih kurang 162 hektare," ujar Raja Antoni.
Ia menegaskan Kemenhut siap menindaklanjuti secara cepat apabila terdapat permohonan resmi dari kementerian atau lembaga terkait, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota. Menurut dia, terdapat dua skema yang dapat digunakan, yakni Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
“Skema yang paling realistis dan cepat untuk penyediaan lahan relokasi dari kawasan hutan adalah melalui mekanisme PPKH, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pelepasan kawasan untuk kepentingan permanen masyarakat,” katanya.
Selain penyediaan lahan, Raja Juli Antoni juga menegaskan kebijakan pemanfaatan kayu hanyutan akibat banjir sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut tertanggal 8 Desember 2025. Kebijakan tersebut mengatur pemanfaatan kayu hanyutan untuk kepentingan penanganan bencana.
Ia menjelaskan, pemanfaatan kayu untuk kepentingan komersial, baik oleh BUMD, UMKM, industri lokal, maupun pihak ketiga seperti bahan bakar industri atau material bangunan, dapat dilakukan dengan prinsip penatausahaan yang tertib, terdata, dan terkoordinasi dengan pemerintah terkait agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar material pascabencana dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemulihan masyarakat, tanpa menimbulkan persoalan tata kelola dan hukum,” katanya, dikutip dari Antara.
Dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, Kemenhut juga mengerahkan sumber daya lapangan secara masif, termasuk 38 unit alat berat hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta pengiriman personel UPT Kehutanan dan Manggala Agni. Pembersihan difokuskan pada wilayah dengan tumpukan kayu dan sedimen berat, seperti perbatasan Aceh Timur–Aceh Utara (Langkahan), Batang Toru di Sumatera Utara, serta sejumlah titik kritis di Sumatera Barat.
“Kami tidak hanya membersihkan kawasan, tetapi memastikan pemulihan dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, agar wilayah terdampak dapat kembali pulih dan lebih tangguh menghadapi bencana ke depan,” ujar dia.
Sebagai bagian dari pemulihan sosial, Kemenhut turut berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga nirlaba, seperti Rumah Zakat, dalam pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak. Kemenhut juga terlibat aktif dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Sebagaimana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, khususnya dalam penyediaan lahan relokasi, penanganan material kayu pascabencana, serta dukungan pembersihan kawasan terdampak,” katanya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh