Nusantaratv.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono memperketat tata kelola deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme (napiter) melalui penguatan koordinasi lintas instansi, pemutakhiran data akurat, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Dalam arahannya, Kepala BNPT menekankan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD). Di antaranya, meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antarinstansi, melakukan pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat, dan memperkuat monitoring serta evaluasi terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan.
Demikian Eddy Hartono dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, 18–19 November 2026.
“Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antar instansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan,” kata Eddy melalui keterangan tertulis yang diterima Nusantara TV, Jumat (20/11/2026).
Eddy juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Menurut Eddy, dukungan pemerintah daerah penting untuk memastikan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dapat menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa deradikalisasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga. Selain BNPT, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta unsur masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses deradikalisasi.
“Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT,” ujarnya.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh