KPID DKI Jakarta Imbau Radio-Televisi Tidak Tayangkan Siaran Unjukrasa Bermuatan Kekerasan Berlebihan

Nusantaratv.com-Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mengimbau kepada lembaga-lembaga penyiaran radio-televisi untuk tidak menayangkan siaran unjuk rasa bermuatan kekerasan berlebihan. 

Imbauan tersebut disampaikan Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo melalui surat resmi tertanggal 28 Agustus 2025 kepada 37 lembaga penyiaran radio-televisi.

Dikatakan imbauan ini diterbitkan oleh KPID DKI Jakarta setelah menyikapi perkembangan situasi terkini terkait isu rencana tunjangan rumah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diwarnai dengan aksi unjuk rasa masyarakat yang merasa tidak setuju dan tidak puas dengan adanya isu kebijakan tersebut.

"Sebagai langkah preventif agar terus tercipta situasi dan kondisi tetap kondusif aman dan damai di masyarakat," bunyi imbauan KPID DKI Jakarta.

KPID DKI Jakarta menekankan imbauan ini dibuat berdasarkan aturan dan perundangan penyiaran yang berlaku. Antara lain: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22, Standar program siaran Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 serta Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. 

KPID Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk: 
1. Tidak menayangkan siaran atau liputan unjukrasa yang bermuatan kekerasan berlebihan
2. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukan fakta dan opini pribadi dan tidak menonjolkan unsur sadistis atau kekerasan
3. Tidak menayangkan siaran atau liputan yang bernuansa provokatif, eksploitatif dan eskalatif kemarahan masyarakat
4. Ikut serta dan aktif dalam membangun nuansa sejuk dan damai melalui siaran pemberitaan dan liputan dalam perkembangan isu terkini yang sedang terjadi di tengah aksi unjukrasa masyarakat