KSP Pastikan Kesiapsiagaan Karhutla Lewat Koordinasi Terpadu

Nusantaratv.com-Kantor Staf Presiden memastikan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur melalui reaktivasi desk koordinasi lintas sektoral di Palembang.

"Reaktivasi desk koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga teknis, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu komando," kata Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Rabu 06 Mei 2026.

Dudung menjelaskan bahwa reaktivasi tersebut dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau 2026.

Ia menekankan pentingnya koordinasi agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak secara selaras dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat turut hadir guna memastikan kesiapan infrastruktur pemadaman serta regulasi lingkungan yang mendukung penanganan karhutla.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kebakaran.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk meminimalkan munculnya titik api di wilayah rawan.

Melalui desk koordinasi tersebut, KSP akan terus melakukan pemantauan terhadap kesiapsiagaan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional.

Langkah ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga ke tingkat lapangan.

Selain itu, setiap kendala yang ditemukan akan segera dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait agar respons pemerintah tetap cepat dan tepat dalam melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.

Upaya preventif ini dilakukan untuk menekan potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kerap muncul akibat karhutla.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekologi sekaligus melindungi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.