Menteri PPPA: Perlindungan Anak Harus Dilakukan Secara Menyeluruh

Nusantaratv.com-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa upaya perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah.

“Bagi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak harus hadir secara utuh,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, perlindungan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan yang responsif, layanan yang mudah diakses, hingga perubahan cara pandang masyarakat.

Semua itu diperlukan agar perlindungan anak dapat menjadi gerakan bersama di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi hal yang penting, mengingat tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral.

Selain itu, Arifatul menilai bahwa perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan perempuan.

“Banyak anak, khususnya anak perempuan masih menghadapi kerentanan ganda dan juga membutuhkan perhatian serta akses yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci agar tidak ada satupun yang tertinggal,” ungkap Arifatul.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia bersama UNICEF juga meluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026–2030 sebagai kelanjutan kerja sama pembangunan nasional.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNICEF sendiri telah berlangsung selama sekitar 60 tahun sejak penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasinya dijalankan melalui siklus program lima tahunan yang dikenal sebagai CPAP, dan saat ini memasuki siklus ke-13.

Selama lima tahun terakhir, kerja sama ini telah menghasilkan berbagai capaian signifikan dalam pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di bidang gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene, pendidikan, perlindungan anak, serta kebijakan sosial.

Beberapa hasil yang dicapai antara lain distribusi lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Penyusunan CPAP 2026–2030 mengacu pada berbagai kerangka strategis, seperti RPJMN 2025–2029, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026–2030, Konvensi Hak Anak, serta berbagai komitmen internasional lainnya.

Program kerja sama ini mencakup sejumlah sektor penting, seperti gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim dan lingkungan, air bersih, sanitasi dan higiene, perlindungan anak, serta kebijakan sosial yang didukung melalui koordinasi lintas sektor.

Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional, termasuk Prioritas Nasional (PN) ke-2 terkait sanitasi dan lingkungan, PN-4 terkait kesehatan dan pendidikan, serta PN-6 mengenai penurunan angka kemiskinan.

“Dukungan UNICEF baik melalui penguatan kapasitas, asistensi teknis maupun sumber daya telah memberi dorongan nyata bagi upaya kita bersama,” kata Menteri PPA, dikutip dari Antara.

“Ke depan, kami berkomitmen memastikan implementasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Mari kita jaga semangat kolaborasi ini demi perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dia.