NTV: Resmi! Pemerintah Cabut Izin 4 Tambang Nikel Raja Ampat, Mensesneg: Atas Petunjuk Presiden

Nusantaratv.com-Pemerintah akhrnya memutuskan mencabut izin tambang empat perusahaan penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Prasetyo mengungkapkan sejak Januari telah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk untuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. 

"Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah," kata Prasetyo Hadi seperti diberitakan Nusantara TV.

Prasetyo menyampaikan guna menyikapi hal tersebut Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada menteri-menteri terkait dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, Mensesneg dan Seskab untuk terus berkoordinasi mencari informasi mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. 

"Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Mensesneg.  

"Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. 
Itulah keputusan dari pemerintah," pungkasnya. 

Mensesneg menambahkan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah.