Nusantaratv.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 pegawai pada Jumat (11/7/2025), sebagai bagian dari langkah pemerintahan Donald Trump untuk merampingkan birokrasi federal.
Menurut seorang pejabat senior, sebanyak 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri yang bertugas di dalam negeri terdampak oleh kebijakan ini.
Para karyawan menerima pemberitahuan di pagi hari yang menyatakan bahwa posisi mereka telah "dihapuskan".
Suasana emosional mewarnai kantor pusat Departemen Luar Negeri di Gedung Harry S. Truman, Washington D.C., ketika sejumlah staf yang diberhentikan meninggalkan gedung dengan mata sembab.
Di luar, mereka disambut tepuk tangan dari para pendukung yang menunjukkan solidaritas.
Dalam pesan resmi kepada staf, Departemen menyatakan pengurangan ini ditargetkan pada fungsi-fungsi non-esensial serta unit-unit yang dianggap tumpang tindih atau tidak efisien.
"Pengurangan jumlah pegawai dirancang secara strategis untuk difokuskan pada fungsi-fungsi non-inti serta unit-unit kerja yang memiliki peran duplikatif atau berlebihan," demikian bunyi pesan yang dikirimkan kepada para staf yang di PHK, dikutip dari New York Post, Sabtu (12/7/2025).
Pejabat dinas luar negeri akan mendapatkan cuti administratif selama 120 hari sebelum pemberhentian efektif, sementara pegawai negeri sipil diberi masa 60 hari.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan fokus kerja diplomasi AS.
"Ini bukan soal menyingkirkan individu, tapi menyangkut kebutuhan struktural. Bila suatu biro dibubarkan, maka posisi di dalamnya tidak lagi diperlukan," ujarnya saat berada di Malaysia.
Keputusan PHK ini diambil beberapa hari setelah Mahkamah Agung mencabut larangan pengadilan yang sebelumnya menghentikan rencana "pengurangan kekuatan besar-besaran" di berbagai lembaga federal.
Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya, Michael Rigas, telah memberi peringatan kepada staf sehari sebelumnya melalui email jika PHK besar akan segera terjadi.
Dia menegaskan reorganisasi ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi berbasis hasil.
Rencana reorganisasi yang diserahkan ke Kongres pada Mei lalu mencakup pemangkasan hingga 18% dari tenaga kerja domestik dan pembubaran sekitar 300 unit kerja.
Termasuk di antaranya adalah divisi yang sebelumnya menangani konflik di Afghanistan serta program pemukiman warga Afghanistan yang membantu militer AS.
Namun, langkah ini memicu kritik tajam. Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika mengungkapkan, dalam waktu kurang dari enam bulan, AS telah kehilangan sekitar 20% dari tenaga diplomatiknya.
Mereka menyebut hal ini sebagai kerugian besar bagi kepentingan nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Serikat diplomat juga mengkritik pemangkasan ini, menyebutnya tidak berdasarkan pada prestasi atau kebutuhan misi, melainkan lebih pada lokasi penempatan para diplomat.
Mereka menyebut kebijakan ini bukan reformasi, melainkan langkah yang melemahkan kemampuan diplomatik negara.
"PHK ini justru tidak berlandaskan pada kinerja atau misi. Para diplomat menjadi sasaran bukan karena cara mereka menjalankan tugas atau keahlian yang dimiliki, melainkan semata-mata karena lokasi penugasan mereka. Ini bukanlah sebuah reformasi," sebut serikat diplomat.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh