Nusantaratv.com - Kabupaten Bekasi kerap dielu-elukan sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Di atas kertas, daerah ini semestinya menjadi contoh kemajuan pembangunan dan sumber daya manusia di Jawa Barat.
Namun, di balik gemerlap pabrik dan geliat ekonomi, tersimpan ironi besar: Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga 2025 masih belum menaruh perhatian serius terhadap keberadaan Dewan Pendidikan.
Padahal, lembaga ini memiliki peran strategis dalam memperjuangkan mutu pendidikan daerah, memberikan pertimbangan kebijakan, serta memastikan partisipasi masyarakat berjalan dalam koridor akuntabilitas publik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan dibentuk sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Sayangnya, di Kabupaten Bekasi, fungsi tersebut seperti dihapus dari peta kebijakan daerah. Hingga kini, tak ada kejelasan arah dukungan anggaran maupun sinergi konkret antara pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan.
Hal ini bukan semata karena masalah teknis, melainkan karena dangkalnya pemahaman birokrasi terhadap makna dan posisi Dewan Pendidikan dalam tata kelola pendidikan nasional.
Seleksi Resmi, Tapi Tak Diberdayakan
Pasca pelantikan Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi pada Desember 2022, publik sempat berharap ada perubahan arah kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif.
Seluruh anggota lembaga ini telah melalui proses seleksi resmi yang difasilitasi oleh dinas terkait. Namun dua tahun berlalu, realitasnya justru mengecewakan.
Tidak ada program sinergi, tidak ada agenda bersama, bahkan sekadar ruang komunikasi yang terbuka pun jarang terjadi.
"Yang terjadi justru pembiaran. Padahal di daerah lain, Dewan Pendidikan menjadi motor inovasi daerah," ujar Septiana, salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi yang juga menjabat sebagai anggota pengurus Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI).
Septiana mengungkapkan kekecewaannya seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV FDPI di Yogyakarta pada Selasa (7/10/2025). Ia menyebut kondisi Bekasi sebagai bentuk kemunduran kebijakan pendidikan daerah.
"Dewan Pendidikan seolah dianggap tidak penting, padahal lembaga ini justru hadir untuk membantu pemerintah memperbaiki sistem dan mutu pendidikan. Sayangnya, banyak pejabat yang tidak memahami itu," ujarnya dengan nada prihatin.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV FDPI di Yogyakarta pada Selasa (7/10/2025).
Belajar dari Daerah Lain
Kemandekan ini semakin terlihat kontras jika dibandingkan dengan daerah lain yang sukses memaksimalkan peran Dewan Pendidikan. Salah satu contoh paling menonjol datang dari Kota Makassar.
Dengan dukungan anggaran mencapai Rp5 miliar, Dewan Pendidikan Kota Makassar berhasil menghadirkan beragam program inovatif yang bersinergi erat dengan Dinas Pendidikan setempat.
Program tersebut mencakup pelatihan kepemimpinan sekolah, forum diskusi kebijakan publik, riset mutu pendidikan, hingga pendampingan masyarakat dalam literasi digital dan vokasional.
Semua program itu berjalan berkat dukungan kebijakan kepala daerah yang memahami pentingnya Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
Contoh lain datang dari Kota Cirebon. Meski wilayahnya jauh lebih kecil dari Kabupaten Bekasi, pemerintah kotanya telah berani mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk memperkuat peran Dewan Pendidikan.
Lembaga tersebut berperan aktif dalam pengawasan dana BOS, fasilitasi pelatihan guru, dan advokasi kebijakan berbasis riset.
Bahkan, Kabupaten Tangerang, langsung menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sinergi lintas sektor dan menyiapkan SDM unggul di masa depan.
Lalu, bagaimana dengan Bekasi- yang konon menjadi jantung industri Jawa Barat? Ironisnya, hingga kini tak ada satu pun langkah konkret untuk mendukung peran Dewan Pendidikan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.
Masalah utama Kabupaten Bekasi bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan fokus kebijakan yang keliru.
Birokrasi daerah lebih banyak terseret pada aktivitas berbasis proyek, seremonial, atau kegiatan yang bersifat administratif belaka. Akibatnya, isu peningkatan mutu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat cerdas justru tersisih.
"Kalau Bekasi ingin punya SDM potensial, ubah dulu pola pikirnya. Fokuslah pada peningkatan kapasitas manusia, bukan pada kegiatan-kegiatan yang hanya menambah laporan proyek," tegas Septiana.
Pandangan ini bukan tanpa alasan. Dengan potensi pajak dan kontribusi industri yang begitu besar, seharusnya Kabupaten Bekasi mampu meniru bahkan melampaui capaian daerah lain.
Fenomena Gagal Paham yang Sistemik
Fenomena "gagal paham" terhadap fungsi Dewan Pendidikan ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi. Beberapa daerah di Jawa Barat juga memperlihatkan sikap serupa - menganggap Dewan Pendidikan sekadar lembaga formalitas.
Kondisi ini memperlihatkan masalah sistemik dalam pemahaman birokrasi terhadap amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional.
Padahal, peran Dewan Pendidikan sangat vital dalam memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai prinsip partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Tanpa pelibatan lembaga independen ini, kebijakan pendidikan berisiko menjadi elitis dan tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Yang lebih memprihatinkan, kegagalan memahami peran Dewan Pendidikan juga berarti mengabaikan peran masyarakat dalam mengontrol jalannya pendidikan.
Akibatnya, mutu layanan pendidikan cenderung stagnan, inovasi sulit berkembang, dan ketimpangan antarwilayah semakin melebar.
Waktu untuk Berbenah
Sudah saatnya Pemkab Bekasi bercermin dari daerah lain dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis, bukan hanya pelengkap dalam daftar program pembangunan.
Mendorong peran aktif Dewan Pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen moral dan politik untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Langkah awalnya sederhana: akui peran Dewan Pendidikan sebagai mitra, buka ruang dialog yang jujur, dan berikan dukungan anggaran yang memadai. Selanjutnya, sinergikan program dengan dinas terkait agar kebijakan pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bekasi tidak akan maju hanya dengan membangun kawasan industri baru. Bekasi akan maju bila mulai menanamkan investasi terbesar yang pernah ada: investasi pada manusia dan pendidikannya.
Tanpa perubahan paradigma itu, Kabupaten Bekasi akan tetap menjadi ironi: kaya industri, tapi miskin visi.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh