Prabowo Soroti Anomali Ekonomi, Pertumbuhan Dinilai Tak Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya anomali dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia menilai laju pertumbuhan yang tercatat selama ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

"Bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35%, logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30% atau 35%," kata Prabowo.

Namun, dia mengaku terkejut ketika mulai menjabat sebagai Presiden dan menerima data yang menunjukkan kondisi berbeda, yakni meningkatnya jumlah masyarakat miskin meski ekonomi diklaim tumbuh.

"Tapi kenyataannya, itu yang saya katakan saya merasa ditohok waktu saya jadi presiden. Ini data muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataannya bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masak penduduk miskin bertambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah tadinya dari lepas kemiskinan turun," kata Prabowo.

Dia kembali menegaskan kejanggalan tersebut dengan mempertanyakan kondisi di mana negara disebut semakin kaya, tetapi kemiskinan justru meningkat dan kelas menengah menyusut.

"Katanya negara tambah kaya 35%, kok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang? Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya hanya segelintir orang," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang berjalan saat ini.

Dia menilai, jika angka kemiskinan meningkat dan kelas menengah menurun, maka pertumbuhan ekonomi selama ini kemungkinan besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat.

"Berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendiri bangsa kita," tukas Kepala Negara.