Prabowo Ungkap PT DSI Kelola US$ 10,5 Miliar dalam 2 Pekan Beroperasi

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sudah mengelola devisa sebesar US$10,5 miliar.

Padahal, pembentukan DSI yang diumumkan pada 20 Mei 2026 baru beroperasi pada 1 Juli 2026 atau dua pekan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam taklimatnya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

"Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar (AS)," kata Prabowo.

Dia mengatakan, keberadaan PT DSI memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional.

Sebelum kehadiran DSI, kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional mencapai 40 hingga 45%.

"Ternyata dari dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40, 45%. Begitu ada PT DSI, sudah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya," katanya.

Prabowo mengungkap PT DSI dibentuk untuk mencegah kebocoran kekayaan negara ke luar negeri melalui praktik transfer pricing, under-invoicing atau manipulasi data perdagangan, dan penyeludupan.

Praktik-praktik ilegal itu merugikan negara hingga ribuan triliun. Saat itu, katanya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur BI, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas strategis.

"Dan saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita tetapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI," katanya.

Kepala Negara menyatakan, melalui kebijakan ekspor satu pintu, pemerintah dapat memastikan seluruh proses ekspor berlangsung secara transparan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari kekayaan alam Indonesia.

Dengan sistem ini, pemerintah mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia.

"Itu tujuannya," tegasnya.

Prabowo mencontohkan komoditas kelapa sawit. Selama ini, katanya, harga resmi CPO Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg. Padahal, harga di Eropa mencapai Rp27.000 per kg.

"Hampir 50%! Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor. Begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-berubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. 1 kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita," ungkapnya.

Dengan kebijakan ekspor satu pintu dan kehadiran PT DSI, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum.

Pemerintah, katanya, akan mengambil langkah tegas untuk memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.

"Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Prabowo.