Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama tiga tahun ke depan.
Dana tersebut akan disalurkan melalui 23 kementerian dan lembaga utama serta 10 kementerian dan lembaga pendukung yang terlibat dalam proses pemulihan.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
"Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan," ujar Tito.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap. Pada 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Dana pemulihan itu akan digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam rehabilitasi pascabencana, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu, terdapat pula 10 kementerian dan lembaga pendukung yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Menurut Tito, sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan proses pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Bahkan, lima instansi di antaranya telah menerima dana dan mulai menjalankan program rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai kewenangan masing-masing.
"Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses dan juga menteri keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut," tambah Tito.
Selain dukungan dari APBN melalui kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga telah memperoleh Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang diperuntukkan bagi tiga provinsi terdampak, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Tito merinci, Provinsi Aceh menerima alokasi sekitar Rp1,6 triliun, Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,3 triliun, sementara Sumatera Utara mendapatkan Rp6,1 triliun.
"Nah ini Rp1,6 triliun itu adalah untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatera Barat lebih kurang Rp2,3 triliun dan Rp6,1 triliun itu adalah untuk Sumatera Utara," sebut Tito.
Dia berharap seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak bencana di berbagai daerah.
"Kami melakukan rapat langsung di Banda Aceh dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati, wali kota agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing," kata Tito.
Sebelumnya, Tito juga mengungkapkan, proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan yang positif.
Salah satu indikatornya adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai 97 persen.
"Beberapa hal yang positif, termasuk juga Huntara 97 persen sudah dibangun, kemarin saya pengecekan terakhir," jelas Tito di Kemenko PMK, Jakarta.
Menurut Tito, kemajuan pemulihan tersebut terlihat di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
(Sumber: Antara)
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh