Nusantaratv.com- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebut pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 dapat mengembalikan anggaran Rp44 triliun ke kas negara.
Menurutnya, pengembalian anggaran tersebut berasal dari sejumlah langkah pembenahan, mulai dari evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian skema insentif SPPG, hingga penarikan dana yang sebelumnya tersimpan pada rekening dapur yang belum beroperasi.
Demikian Sudaryono menyampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
“Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mengungkapkan, efisiensi dilakukan melalui penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Sebelumnya, insentif diberikan Rp6 juta per hari kepada SPPG tanpa memperhitungkan jumlah ompreng yang disalurkan. Kini insentif diberikan Rp2.000 per ompreng dan komponen insentif lainnya dibatasi maksimal Rp3.000.
Hasilnya, penyesuaian tersebut memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.
Baca Juga: BGN Hapus Biaya Distribusi MBG Rp3.000 Per Penerima: Kami Kembalikan Kebijakan Semestinya
Selain itu, BGN juga menarik kembali dana sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan pada rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara.
“Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar,” jelasnya.
Sudaryono menambahkan, bahwa berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG juga memperhatikan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana,” pungkasnya.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh