Nusantaratv.com- Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana menilai pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut illicit enrichment melanggar HAM sebagai alasan yang dicari-cari.
Hal tersebut disampaikan Arif Maulana dalam NTV Prime di Nusantara TV, Jumat (20/11/2026).
“Saya pikir (illicit enrichment tidak ada di UU Perampasan Aset) melanggar HAM itu hanya alasan yang dicari-cari, supaya kemudian illicit enrichment ya, unexplain wealth itu tidak diatur dan undang-undang ini memang dibuat agar menjadi tumpul,” kata Arif.
“Jadi memang ada kesengajaan saya kira ya. Karena kalau kemudian bicara alasan melindungi hak asasi manusia, boleh kok HAM itu dibatasi. Ini dalam konsep hak asasi manusia ya, negara hukum ya, HAM itu boleh dibatasi dengan catatan adalah untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia yang jauh lebih besar.”
Menurut Arif, harusnya DPR dan Pemerintah menyadari dan memahani korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dampaknya adalah pelanggaran HAM yang jauh lebih besar bagi bangsa dan Indonesia.
“Hak atas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya bisa hilang begitu ya,” ujar Arif.
“Dan itu boleh dibatasi standarnya adalah Sirakcusa Principle ya minimal dengan undang-undang. Jadi alasan itu saya kira tidak masuk akal dan tujuannya memang untuk mencari pembenaran agar memang undang-undang ini akhirnya ya tidak berguna ya, tidak punya daya guna untuk pemberantasan korupsi.”
Simak selengkapnya pernyataan Arif Maulana tentang UU Perampasan Aset dengan mengakses YouTube Nusantara TV.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh