Maruf Amin: Indonesia Punya Legitimasi Moral jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Nusantaratv.com-Wakil Presiden Ke-13 RI Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia memiliki legitimasi moral untuk melakukan berbagai upaya menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya legitimasi moral dan juga dukungan demokratis untuk melakukan berbagai upaya, sehingga bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” kata Ma'ruf Amin dalam agenda Global Launch The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025), dilansir dari Antara.

Saat ini, ekonomi syariah di tingkat global terus berkembang di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun non Muslim.

Perkembangan tersebut didorong sejumlah faktor, antara lain pertumbuhan populasi Muslim global yang diperkirakan mencapai 25 persen dari total populasi dunia, lalu peningkatan kesejahteraan di negara-negara Muslim.

Kemudian juga perkembangan teknologi digitalisasi yang telah membantu peningkatan kesadaran beserta pemahaman berbagai pihak atas konsep ekonomi halal yang sesuai prinsip syariah.

Ma’ruf menilai pengembangan ekonomi syariah Indonesia di sektor riil yang mencakup industri dan ekosistem halal beserta sektor keuangan melalui dana sosial syariah akan membawa nilai tambah ekonomi.

Selain itu berkontribusi pula terhadap usaha mencapai target Sustainable Development Goals/SDGs yang memberikan nilai tambah sosial.

Pemerintah sendiri disebut telah memiliki arah kebijakan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal ini menjadi momen penting mengingat perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi syariah sudah disinkronisasi oleh pemerintah melalui dokumen rencana jangka panjang dan menengah tersebut.

“Ini sekarang sudah terintegrasi (rencana-rencana terkait pengembangan ekonomi syariah). Maka menjadi tugas kita semua untuk mengawal keselarasan dan implementasinya setiap tahun, baik di pusat oleh seluruh kementerian dan lembaga, maupun di daerah, oleh setiap pemerintah daerah, dan seluruh organisasi perangkat,” ungkap Wapres Ke-13 RI itu.