Nusantaratv.com-Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengkritik keras kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilainya tidak perduli terhadap kasus meninggalnya 6 orang Anak Buah Kapal (ABK) akibat tenggelam di Laut Papua 2 tahun lalu.
Kritik itu dilontarkan Adian saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan.
"Salah satu kasus yang belum terungkap itu yang enam orang ABK meninggal di Papua. Tenggelam. Ini sudah 2 tahun kasusnya tuh belum terbongkar. Jasadnya tidak ditemukan," kata Adian Napitupulu seperti diberitakan Nusantara TV.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu membeberkan kronologi penyebab tenggelamnya kapal yang menewaskan 6 ABK tersebut.
"Syahbandarnya membiarkan itu kapal. Itu kapal kalau tidak salah jenisnya ngangkut dari pelabuhan ke kapal besar. Tapi kemudian diberikan izin oleh Syahbandar. Kalau saya tidak salah kronologinya itu dia berlayar sampai 300 km dan tenggelam. ABK-nya hilang," tuturnya.
Ia pun bertanya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) apakah pernah menyelidik insiden tenggelamnya kapal yang menewaskan 6 ABK tersebut.
Adian mengaku sempat menelepon Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub untuk menanyakan perkembangan penanganan insiden kapal tenggelam yang menewaskan 6 ABK tersebut.
"Saya kontak itu tidak untuk minta anggaran loh. Saya kontak itu untuk nanya enam orang yang meninggal di Papua dan Bapak masih ada jawabannya sama saya. Saya kontak balik, Pak setelah rapat. Dan saya tunggu sampai sekarang tidak ada," ungkap Adian.
"Mungkin nyawa enam orang ini murah buat Bapak tapi tidak murah buat keluarganya. Mungkin tidak ada hubungannya Bapak dengan mereka. Tapi mereka itu ujung tombak nafkah keluarganya loh," lanjutnya.
"Nah kalau kemudian saya kontak paling tidak direspon. "Pak, percayalah saya tidak akan minta proyek sama Bapak. Asli! Engga akan bicara anggaran apapun sama Bapak. Asli pasti itu," imbuhnya.
Menurut Adian sikap tidak peduli yang diperlihatkan pejabat Kemenhub atas kasus meninggalnya 6 ABK kapal di Laut Papua tersebut harusnya dikenakan sanksi.
"Saya mau nanya apa sikap kementerian terhadap korban enam orang yang meninggal di Papua kok sama sekali tidak direspon? Apa ya? Maaf ya, Pak Wamen ya. Menjijikkan menurut saya. Bisa enggak peduli. Mungkin enam orang itu mungkin cuma membayar sekian persen gaji Bapak dari pajak mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka bayar pajak loh
buat gaji kalian," tandasnya.
Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
Adian juga menyoroti kinerja Kemenhub terkait kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh karena dalam 10 tahun terakhir sudah tiga kali terjadi peristiwa kapal Feri tenggelam di Selat Bali.
Ia juga mempertanyakan kenapa Kemenhub belum mempublikasikan secara resmi data para korban berdasarkan manifes.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh