Nusantaratv.com- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan 3.400 lokasi masuk tahapan verifikasi dan validasi sebagai bagian dari perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah dengan angka stunting tinggi.
Sudaryono menuturkan, perluasan jangkauan tersebut ada di Jawa, Sumatra hingga Indonesia timur dan tengah.
“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatra sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” ujar Sudaryono di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, tahapan verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di masing-masing daerah.
Sebab wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi harus mendapatkan prioritas karena memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.
Baca Juga: BGN Hapus Biaya Distribusi MBG Rp3.000 Per Penerima: Kami Kembalikan Kebijakan Semestinya
Sudaryono menyebutkan, potensi jumlah SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 unit. Salah satunya di Jambi, ada sembilan lokasi yang saat ini sedang menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan di daerah 3T.
“Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan,” tegasnya.
Saat ini, kata Sudaryono, BGN tengah menyusun petunjuk teknis khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan tersebut diperlukan karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif bagi dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan dapur di wilayah perkotaan. Karena, jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
“SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya,” ungkapnya.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh